Sabtu, 21 November 2026

Pemkab Lutim Koordinasikan Penyaluran BBM Bersubsidi, Sejumlah OPD dan Pertamina Dilibatkan

Kilaspubliknews.com, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi terkait penyaluran dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bersama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian tersebut merupakan tindak lanjut undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 4 November 2026 melalui Dinas Dagkop-UKMP.

Rapat koordinasi ini melibatkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Luwu Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Dagkop-UKMP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, SBM PT Pertamina Patra Niaga, Katimker Penyuluh Kabupaten Luwu Timur, serta seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur.

Koordinasi tersebut membahas evaluasi penyaluran BBM bersubsidi, mekanisme penetapan kuota, serta pemenuhan kebutuhan BBM bagi kelompok masyarakat yang berhak, khususnya petani dan nelayan.

Kepala Dinas Dagkop-UKMP Kabupaten Luwu Timur, Senfry Oktovianus, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat untuk mencegah potensi kecurangan dan penyimpangan.

Menurutnya, penerbitan surat rekomendasi bagi petani dan nelayan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan administrasi, tetapi harus melalui verifikasi kebutuhan riil di lapangan.

“Bagaimana kita memberikan secara tepat aturan dan tidak ada potensi kecurangan ataupun potensi-potensi penyimpangan. Hal ini perlu kita tentukan bersama,” tegas Senfry.

Ia menjelaskan, verifikasi harus memperhatikan luas lahan pertanian, aktivitas pengolahan lahan, hingga kebutuhan BBM masing-masing kelompok tani.

Senfry mencontohkan, apabila dalam satu kelompok tani hanya sebagian anggota yang aktif mengolah lahan, maka jumlah rekomendasi BBM yang diterbitkan harus disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya.

Jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan melebihi kebutuhan, sementara BBM subsidi yang seharusnya dinikmati petani dan nelayan justru berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Ia berharap hasil koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya dan dilaporkan kepada Bupati.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Wahidin Wahid, meminta Pertamina Patra Niaga lebih terbuka dalam menjelaskan mekanisme penetapan kuota BBM bersubsidi, termasuk ketentuan dan batasan yang diberlakukan terhadap kelompok penerima.

Menurut Wahidin, transparansi informasi sangat diperlukan agar petani dan nelayan memahami dasar penetapan kuota serta alasan terjadinya perbedaan jumlah BBM yang diterima masing-masing kelompok.

Ia mencontohkan adanya pertanyaan di tengah masyarakat terkait perbedaan kuota, ketika satu kelompok hanya memperoleh 1.000 liter, sementara kelompok lainnya bisa mendapatkan hingga 2.000 liter.

“Saya harap teman-teman Pertamina juga terbuka menyampaikan apa sebenarnya masalahnya sampai ada batasan-batasan kuota. Dengan penjelasan dari Pertamina, teman-teman petani bisa mengerti. Jangan sampai kita berpikir negatif,” ungkap Wahidin.

Ia berharap Pertamina dapat memberikan penjelasan secara rinci dan transparan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperjelas mekanisme penetapan kuota, serta menemukan solusi terhadap berbagai kendala penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menaruh perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan BBM bagi petani dan nelayan. Selain memastikan subsidi tepat sasaran, evaluasi ini juga diharapkan mampu mendorong sistem distribusi yang lebih transparan, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Musdiana

Bagikan:

Baca Juga

Komentar (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *