Fraksi GPR Dorong Pemerataan Pembangunan Pedalaman dalam APBD Luwu Timur 2027
Kilaspubliknews.com, Lutim – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui pemandangan umum fraksi yang disampaikan pada 21 Oktober 2026 di ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong dari Fraksi GPR menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan penanganan pembangunan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Jembatan Lintu dan Jembatan Rende-rende di wilayah Rende-rende dan Dandawasu, Desa Parumpanai. Kedua jembatan kayu tersebut dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan dan terancam roboh.
Bentangan sungai di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 18 hingga 20 meter. Karena itu, Fraksi GPR berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap penanganan kedua jembatan demi menjaga akses transportasi dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Selain infrastruktur pedalaman, Fraksi GPR juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan Bandara Maliwowo kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Cermati Postur RAPBD 2027
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi GPR turut memberikan perhatian terhadap postur RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.213.901.863.645, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.263.097.880.900. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp49.196.017.255.
Fraksi GPR berharap pemerintah daerah dapat memastikan program-program strategis yang telah direncanakan berjalan optimal, tepat sasaran, dan transparan.
Penyusunan anggaran juga diharapkan tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi disertai upaya memastikan realisasi program serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program yang Belum Terealisasi Jadi Perhatian
Fraksi GPR meminta pemerintah daerah mengevaluasi program-program dalam APBD 2026 yang belum terealisasi agar dapat dipertimbangkan untuk kembali diprioritaskan dalam APBD 2027.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan program yang masih dibutuhkan masyarakat tidak terabaikan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan kesesuaian antara target yang ditetapkan dan realisasi di lapangan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Beragam
Pada sektor perekonomian, Fraksi GPR berharap pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat produktivitas, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan subsektor ekonomi di luar pertambangan agar perekonomian Luwu Timur semakin beragam dan memiliki sumber pertumbuhan yang lebih luas.
Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Berbagai masukan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Fraksi GPR berharap anggaran daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk pemerataan infrastruktur di wilayah pedalaman.
Melalui pembahasan APBD 2027, diharapkan program pembangunan Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih optimal, merata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Musdiana | Kilaspubliknews.com







Komentar (0)