Rabu, 18 November 2026

Kemenag Luwu Timur Beri Masukan Teknis, Perkuat Akuntabilitas Insentif Petugas Keagamaan dan Hibah Rumah Ibadah

Kilaspubliknews.com, Lutim – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Luwu Timur memberikan masukan teknis dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan akuntabilitas penyaluran insentif petugas keagamaan dan bantuan hibah tempat ibadah.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (15/10/2026).

Mewakili Kepala Kantor Kemenag Luwu Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha, H. M. Jusri, hadir bersama jajaran kepala seksi, penyelenggara, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta penyuluh agama.

Pertemuan tersebut membahas penyusunan kriteria dan kualifikasi sertifikasi petugas keagamaan penerima insentif, mekanisme penerbitan sertifikat bagi tempat ibadah penerima hibah, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung pengelolaan tempat ibadah.

Dalam forum tersebut, H. M. Jusri mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terus membangun sinergi dengan Kemenag. Ia menekankan pentingnya penyelarasan dan validasi data agar program insentif maupun bantuan hibah dapat berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Jajaran kepala seksi dan penyelenggara Kemenag Luwu Timur juga menyampaikan masukan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menekankan pentingnya validasi data petugas keagamaan di lapangan. Kepala KUA dan penyuluh agama diharapkan berperan aktif dalam memverifikasi kualifikasi calon penerima sertifikasi agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain itu, jajaran KUA dan penyuluh agama menyatakan kesiapan untuk mengawal proses verifikasi di tingkat kecamatan hingga desa, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur sertifikasi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Kemenag Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Dalam pembahasan bidang zakat dan wakaf, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Luwu Timur, Syahruni, menyampaikan masukan terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf yang hingga kini masih banyak belum bersertifikat.

Ia mendorong koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat dipercepat sehingga status hukum dan pengelolaannya menjadi lebih jelas.

Perhatian juga diberikan terhadap tanah yang digunakan untuk rumah ibadah di Kecamatan Wasuponda, Towuti, dan Nuha yang masih berstatus sebagai tanah milik PT Vale. Kemenag mendorong komunikasi dan koordinasi untuk memperoleh rekomendasi pelepasan lahan, khususnya bagi rumah ibadah, agar proses sertifikasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan status lahan, Syahruni turut mengusulkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait beban pajak dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Usulan tersebut merespons keluhan sejumlah nazir yang menilai besarnya biaya pajak menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian sertifikasi tanah wakaf.

Melalui koordinasi lintas instansi, diharapkan dapat ditemukan solusi sesuai regulasi sehingga proses sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih lancar tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan perpajakan yang berlaku.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kemenag, BPN, Bapenda, KUA, dan penyuluh agama diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan insentif petugas keagamaan serta bantuan hibah tempat ibadah.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mewujudkan tata kelola program keagamaan yang transparan, tepat sasaran, dan memberikan kepastian hukum bagi rumah ibadah serta tanah wakaf di Kabupaten Luwu Timur.

Musdiana

Bagikan:

Baca Juga

Komentar (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *