Perwakilan SPBU Tomoni Harap Ada Pengawalan Pengisian BBM Subsidi Menggunakan Jerigen
Kilaspubliknews.com, Luwu Timur – Perwakilan SPBU Tomoni, Baso, berharap adanya pengawalan dan pengawasan dari instansi terkait apabila SPBU diminta melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan jerigen bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi resmi dari sektor pertanian.
Harapan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran BBM bersubsidi yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 4 November 2026, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Luwu Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Dagkop-UKMP, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Koordinator Penyuluh Kabupaten Luwu Timur, serta seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur.
Menurut Baso, pengawalan dari instansi terkait sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak SPBU dalam menjalankan pelayanan, sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyampaikan bahwa pihak SPBU pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait pelayanan BBM bersubsidi kepada petani yang mengantongi rekomendasi resmi.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab operator maupun pengelola SPBU. Keterlibatan instansi berwenang melalui pengawasan dan pendampingan langsung dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun persoalan di lapangan.
“Kami berharap jika memang diminta melayani pengisian jerigen yang membawa rekomendasi pertanian, ada pengawalan dari pihak terkait. Kami tidak ingin ada hal-hal yang merugikan, apalagi kembali menjadi sorotan terkait pengisian BBM menggunakan jerigen,” ungkap Baso.
Ia menegaskan, kejelasan mekanisme pelayanan serta pendampingan dari instansi terkait menjadi hal penting agar SPBU dapat menjalankan pelayanan secara aman, tertib, dan sesuai aturan.
Harapan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, khususnya bagi petani yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas pertanian.
Dengan adanya koordinasi lintas instansi dan pengawasan bersama, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi dapat terlayani dengan baik tanpa menimbulkan persoalan bagi pihak SPBU maupun masyarakat.
Musdiana







Komentar (0)